“Seandainya AS tidak memecahkan masalah sistematik yang mengancam demokrasinya, maka rapat dengar pendapat mengenai insiden kerusuhan Capitol tidak akan ada hasilnya” demikian dikatakan Nolan Higdon, sorang jurnalis senior AS baru-baru ini.

Hingga hari Selasa lalu (14/6), komisi penyelidik khusus Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS telah mengadakan 2 kali rapat dengar pendapat terkait insiden kerusuhan Capitol. Dalam komentarnya, CNN melaporkan, siaran langsung rapat dengar pendapat ini dapat mengingatkan dampak ‘mimpi buruk’ AS kepada warga AS sendiri. Bagi dunia, ini adalah sebuah kesempatan untuk mempertimbangkan kembali demokrasi ala-AS.

Pada tanggal 6 Januari 2021, ribuan pendukung Donald Trump,   Presiden AS saat itu, menyerbu gedung Capitol, mencoba mengubah hasil pemilu AS melalui kekerasan sehingga pada akhirnya 5 orang tewas, lebih dari 140 polisi terluka dan 700 orang lebih ditangkap. Insiden tersebut dianggap sebagai ‘momen tergelap demokrasi AS’. Dilihat dari luar, insiden tersebut merupakan ketidakpuasan pendukung Trump terhadap hasil pemilu, pada hakikatnya adalah akibat keretakan intern AS dan eskalasi polarisasi politik AS dalam jangka panjang.

Banyak video dan kesaksian diungkapkan dalam dua kali rapat dengar pendapat ini untuk membuktikan ada tidaknya hubungan langsung antara Trump dengan kerusuhan Capitol, dan apakah Trump sengaja menuding kecurangan pemilu setelah mengetahui kegagalannya. Video dan kesaksian itu sekali lagi membuka ‘bekas luka’ demokrasi ala-AS, dan lebih lanjut mengungkapkan bahwa demokrasi ala-AS hanyalah alat bagi para politikus untuk mempertarungkan kekuasaan.